Presiden Joko Widodo Serahkan SK Perhutanan Sosial, Kalimantan Utara Salah Satunya
Oleh: Laila dan Kunanti Eka
Balikpapan (22/02/2023), Presiden RI Joko Widodo menyerahkan SK Perhutanan Sosial dan SK Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA) secara daring yang diikuti 17 Provinsi di Indonesia dan secara faktual menyerhkan 272 SK Perhutanan Sosial dan 30 SK TORA di Provinsi Kalimantan Timur untuk region Kalimantan. Penyerahan secara simbolis kepada 7 perwakilan penerima SK Perhutanan Sosial dan 3 perwakilan penerima SK TORA. Salah satunya Kelompok Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Utara.
Provinsi Kalimantan Utara, melalui Gubernur, Dinas Kehutanan dan perwakilan dari tiga (3) anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) menerima SK Perhutanan Sosial secara langsung yaitu KTH Senguyun, KTH Simpeng Ulun Bulungon dan KTH Kaltara Bersatu. KTH Senguyun termasuk dalam skema Kemitraan Kehutanan dengan PBPH HTI Kayan Makmur Sejahtera, sedangkan KTH Simpeng Ulun Bulungon dan KTH Kaltara Bersatu termasuk dalam skema Hutan Kemasyarakatan.
“Setelah diserahterimakan, SK Biru (TORA) dan SK Hijau (Perhutanan Sosial) semuanya agar dimanfaatkan untuk kesejahteraan kita semuanya. Lahan yang diberikan semuanya harus produktif, jangan ditelantarkan” pesan Presiden RI Joko Widodo.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan sampai dengan Desember 2022 sudah diterbitkan SK Perhutanan Sosial seluas 5.318.376,20 Ha dengan jumlah SK sebanyak 8.041 unit kepada 51.459 Kepala Keluarga. Khusus Hutan Adat yang bagian dari Perhutanan Sosial ditetapkan seluas 153.322 Ha dengan jumlah SK sebanyak 108 unit kepada 51.459 Kepala Keluarga. Kemudian, untuk pelepasan kawasan hutan melalui perubahan batas untuk sumber TORA sebanyak 133 SK seluas 193.982,1 Ha
Selaras dengan pesan Presiden, Gubernur Provinsi Kalimantan Utara selalu menegaskan kepada Dinas Kehutanan dan Kelompok Perhutanan Sosial agar lahan yang sudah diserahkan jangan sampai tidak dikelola dan akan dicabut kembali apabila lahan menjadi tidak produktif. Selain itu, juga perlu mengupayakan peluang investasi yang masuk lokasi perhutanan sosial dalam bentuk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
Penyerahan SK Perhutanan Sosial merupakan langkah awal bagi anggota KTH untuk melaksanakan pengelolaan hutan, yang kemudian diikuti pendampingan oleh penyuluh kehutanan terkait pengelolaan hutan yang meliputi tata kelola kelembagaan, tata kelola kawasan dan tata kelola usaha.
Akses legal melalui Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial kepada masyarakat sekitar hutan diharapakan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Hak kelola hutan dapat berupa usaha wanatani, jasa lingkungan, wisata, pemungutan dan pengelolaan hasil hutan bukan kayu, silvopastura, dan silvofishery.
Syarifuddin, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara selalu mengingatkan jajaran Dinas dan UPTD KPH untuk melakukan pendampingan yang intens dan berkualitas dalam pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan tujuan perhutanan sosial masyarakat sejahtera hutan lestari.
